“Ya jelas harus dipublikasikan, supaya masyarakat bisa ikut mengawasi sehingga program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ujar Prapto Utono, beberapa waktu lalu (27/12).
Ketua DPRD Kabupaten Kendal tersebut mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui program-program pemerintah daerah. Mulai dari anggaran, perencanaan hingga proses pelaksanaannya.
DPRD Kabupaten Kendal akan berusaha menyampaikannya kepada masyarakat luas tentang segala bentuk kegiatan kedewanan yang dijalankan. Hal ini dilakukan agar kinerja anggota dewan sebagai wakil rakyat benar-benar diketahui oleh masyarakat.
“Tahun baru 2016 ini, perlu adanya sinergi antara Pemkab dan DPRD. Terlebih, dengan adanya Bupati baru kami siap mengawal kinerja pemerintahan demi terciptanya pembangunan Kendal yang lebih baik,” ungkapnya.
Rubiyanto, anggota Komisi A DPRD Kendal dari Fraksi PKS menambahkan bahwa mulai tahun 2016, Dewan akan mendorong kepada semua SKPD agar menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat mengenai anggaran dan proses pelaksanaannya.
“Agar masyarakat bisa langsung mengetahui sejauh mana program pemerintah dilaksanakan dan masyarakat bisa mengingatkan,” paparnya.
Masyarakat juga akan diberikan informasi secara mendalam mengenai kinerja dewan sebagai wakil rakyat. Mulai dari jadwal kegiatan anggota dewan, seperti kunjungan kerja hingga kegiatan anggota dewan saat reses akan terus dipublikasikan. Informasi itu akan disebarkan melalui berbagai media, spanduk, baliho yang dipasang di berbagai lokasi publik yang mudah dilihat dan diketahui masyarakat luas.
“Untuk itu, DPRD Kendal akan kembali mengaktifkan website-nya yang selama ini belum difungsikan secara maksimal. Silahkan jika masyarakat akan membuka alamat website kami di www.dprd.kendal.go.id,” imbuhnya.
Terobosan yang dilakukan Pemkab dan DPRD Kendal untuk membuka informasi yang luas kepada masyarakat memang patut diacungi jempol. Namun, agaknya hal itu terlambat dilakukan.
“Saya apresiasi dengan upaya Pemkab agar lebih terbuka kepada warga. Namun, sangat disayangkan karena hal itu baru dilakukan di tahun 2016. Keterbukaan semacam itu harusnya sudah dilakukan sejak lama,” ungkap Muhammad Shofi, Ketua Bidang Pengembangan SDM Kalam Institute.
Sebagai pemuda, Muhammad Shofi berharap dengan terpilihnya Bupati baru, Mirna Annisa dapat membawa perubahan untuk Kendal. Terlebih, untuk sosialisasi program dan kebijakan Pemerintah. “Perlu adanya sosialisasi program yang lebih intensif kepada masyarakat melalui internet karena pemuda cenderung mengakses internet ketimbang baliho atau spanduk di jalanan,” harapnya. (red-LK20/ms)
0 komentar:
Post a Comment