KENDAL – Dinilai merusak lingkungan dan melakukan penyerobotan lahan tanah bondo desa, PT Kawasan Industri Kendal (KIK) Rabu (27/01) siang digerudug puluhan warga. Massa yang melakukan long march ini meminta PT KIK untuk transparan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan industri di Kaliwungu.
Sambil membawa poster dan spanduk, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kendal Bangkit ini menuding keberadaan proyek KIK dinilai merugikan rakyat setempat. Rusmono Rudi Nuryawan, Perwakilan dari pengunjuk rasa mengatakan bahwa proyek pembangunan kawasan industri terbesar di Jawa Tengah ini telah memakan banyak lahan petani. Padahal, lahan tersebut tergolong produktif.
Selain itu, pengurukan tanah yang dilakukan PT KIK telah dilakukan di tanah bondo deso. Hal itu bahkan dilakukan tanpa ada kesepakatan dari pihak desa setempat.
“Ini sudah menyalahi aturan. PT KIK telah sewenang-wenang melakukan penimbunan tanah terhaap tanah bondo deso dan itu sangat kami sayangkan, desa merasa diinjak-injak dan merasa dijajah, kalu kita hitung puluhan hektar yang ikut diambil tanpa seijin desa,” kata Rusmono.
Selama ini, tambahnya, PT KIK dinilai tidak transparan, memonopoli hak rakyat Kendal, dan diduga kuat melakukan konspirasi denga Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal.
Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kendal untuk tidak lagi memperpanjang kontrak kerja PT KIK dan hanya diperbolehkan menggarap 600 hektar yang memang sudah terbeli.
“Saat ini baru 600 hektare tanah yang sudah dibebaskan dan menjadi milik PT KIK, maka kami berharap hanya seluas itu yang dibangun dibawah PT KIK lainya diberikan untuk investor lain,” paparnya.
Semenara itu Perwakilan PT KIK, Sadeni mengatakan bahwa tanah bondo desa yang terkena pengerukan lahan karena minimnya koordinasi antara pihaknya dan desa. Sebab, tanah bondo deso tidak dikelola dan batas lahannya tidak terlihat jelas.
“Kami tidak mengetahui batas tanah desa tersebut, karena memang tidak terlihat sehingga tidak sengaja kami menguruknya, namun demikian kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak desa dan kami sudah siap untuk menyewa setiap jengal tanah yang terpakai,” ujarnya.
Namun demikian pihaknya tidak mau menyebutkan berapa luas yang yang tidak sengaja terpakai. “Soal harga sewa memang berbeda-beda,” tandasnya. (MJ-01)
0 komentar:
Post a Comment